REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ditolaknya tawaran Pemerintah Kota Bekasi yang menyediakan tempat alternatif bagi jemaat HKBP Ciketing, Bekasi, untuk beribadah disesalkan Presiden World Conference on Relegion for Peace (WCRP) KH Hasyim Muzadi.

"Kalau Pemkot Bekasi telah memberikan alternatif tempat, seharusnya HKBP menerima," kata Hasyim di Jakarta, Selasa (21/9).

Menurut Hasyim, dengan memberikan tempat alternatif maka berarti negara melalui pemerintah kota telah melakukan kewajibannya memberikan kebebasan kebaktian. "Apabila HKBP menolak, akan merugikan HKBP sendiri. Bahkan kerugian tersebut dapat menimpa umumnya warga Kristiani," imbuhnya.

Menurut Hasyim, sejak awal dirinya telah meminta agar dibedakan antara kebebasan melakukan kebaktian dengan syarat administrasi pendirian tempat ibadah. Jika 'ketegangan' terkait HKBP Bekasi tidak segera diakhiri, lanjutnya, maka masalah ini akan dipakai 'berselancar' pihak-pihak yang tidak membedakan antara kebebasan agama dengan pengaturan tempat ibadah, tidak mau membedakan antara penyelewengan, perusakan, dan penodaan agama dengan kebebasan beragama, serta tidak bisa membedakan kebebasan agama dengan sinkretisme bahkan atheisme.

"Bahkan oleh kelompok ini kebebasan agama diartikan sebagai kebebasan membuat agama-agama baru," kata ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Hal itu, lanjut Hasyim Muzadi, perlu disadari oleh seluruh umat beragama agar tidak diaduk-aduk pihak yang sebenarnya tidak jelas perilaku agamanya dengan hanya menggunakan tema hak asasi manusia secara sepihak tanpa keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia. "Dan mereka sebenarnya bukan agamawan," kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam di Malang dan Depok tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika