REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Emil Salim, mengingatkan perlunya melibatkan daerah penyangga untuk membenahi Jakarta. Tanpa hal itu, jakarta tak mungkin bisa mengatasi semua persoalan yang dihadapi.
"Sebenarnya permasalahan macet dan banjir suah ada jawabannya. Cuma masih ada ego sektoral dalam Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Emil di sela-sela diskusi Peran Arsitektur Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Depok, Kamis (4/11) siang.
Jawaban yang dimaksud, lanjutnya, telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang kerja sama antardaerah penyangga. Ia menyayangkan pelaksanaan PP tersebut tidak sesuai dengan harapan.
Menurut Emil, wacana memindahkan ibu kota bukanlah sebuah solusi. Justru yang diperlukan adalah penataan kota yang saat ini sudah jenuh sehingga yang dibutuhkan adalah solusi terhadap penataan kota.
Konsep penataan Kota Jakarta sudah terlihat sejak era Soeharto. Pada zaman itu dua kebijakan dilakukan, yaitu pemindahan kampus UI dari Salemba, Jakpus, ke Depok dan pemindahaan bandara internasional dari Kemayoran, Jakpus, ke Tangerang. Dua tempat strategis itu dipindahkan ke wilayah penyangga Jakarta.
“Terbukti Kota Depok dan Tangerang bisa maju. Sedangkan ancaman kemacetan di Jakarta dari faktor UI dan bandara internasional dapat terhindarkan,” papar mantan menteri perhubungan dan lingkungan hidup di era Orde baru itu.
Penataan Jakarta, lanjutnya, harus terintegrasi dengan pemerintah sekitarnya. Kota Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi harus terlibat untuk menyamakan visi dan misi penyelesaian persoalan macet dan banjir.
Ia mencontohkan di Kota Washington sangat sulit menemukan pusat perbelanjaan modern seperti mal. Jika ingin ke mal, warga harus bepergian sejauh 60 mil dari Kota Washington.
Pakar tata kota UI, Prof Abimanyu, memaparkan penataan Jakarta memang harus melihat dari berbagai sisi. Pemanfaatan ruang yang ada perlu mempertimbangkan konsep lingkungan dan tidak sekadar pada konsep kebutuhan manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika