REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Puluhan guru honorer se-Kota Bekasi berunjuk rasa di depan Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah kembali melakukan verifikasi dan validasi data ulang guru honorer Kota Bekasi yang dinilai tidak transparan.

Tidak transparannya proses verifikasi dan validasi data oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, kata Ketua Komite Guru Bekasi (KGB), Rojak, membuat ribuan guru honoreR gagal menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). "Kalau di daerah lain dipanggil kalau ada kekurangan sementara di Bekasi tidak," keluhnya di depan Gedung BKN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (16/11).

Sekitar 50 guru yang berunjuk rasa ini mengaku mewakili 1.945 guru honorer Bekasi. Mereka meminta kembali dilakukan audiensi dengan Kepala BKN karena dua kali audiensi sebelumnya tidak menghasilkan apapun alias nihil.

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi BKN Paryono mengatakan, kebanyakan tenaga honorer ini tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi CPNS karena tidak dibiayai APBN dan APBD. Sebaliknya mereka dibiayai dengan dana BOS dan dana lainnya yang tidak bersumber dari APBN maupun APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS Pasal 6, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan bertahap mulai dari TA 2005 dan paling lambat TA 2009 dengan prioritas pada tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD.

Untuk mengakomodir tenaga honorer yang terlambat mendaftar, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga telah mengeluarkan SE No.05 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.Tetapi tetap tidak ada di antara mereka yang mendaftar."Jadi tidak ada yang divalidasi karena memang tidak memenuhi kulaifikasi," tambah Paryono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika