REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI---Wakil Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, membantah birokrasi di dalam pemerintahan Kota Bekasi pecah pasca penahanan Walikota, Mohtar Muhammad. Menurutnya, sinyalemen bahwa anggota birokrasi terpecah ke dalam dua blok yakni pendukung Walikota dan Wakil Walikota tidak terjadi.

“Tidak ada dinas yang lebih condong ke B 1 (Walikota) atau B 2 (Wakil Walikota), “ ujarnya ditemui di Kantor Walikota, Rabu (5/1).

Menurutnya, pejabat harus bersikap proporsional dan tidak memihak salah satu pihak. “Pejabat yang ngeblok, itu pejabat yang kurang cerdas," cetusnya. Seharusnya, Rahmat mengatakan pejabat bisa menjaga netralitas.

Diakuinya, sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Bekasi belum cukup disiplin dalam bekerja.  “Saya lihat kalau apel hanya dihadiri 30 orang," ujarnya. Karena itu, dia mengatakan akan mendorong mekanisme reward dan punishment terhadap pejabat yang tidak profesional dalam bekerja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika