REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan akan menggelar tes urine bagi kalangan birokrat dan pejabat di lingkungan Pemkab setempat. Kepala BKKP Kabupaten Bogor, Adang Suptandar, di Cibinong, Selasa, mengatakan tes urine dilakukan karena dinilai cukup penting untuk mencegah meluasnya penggunaan narkoba dikalangan pejabat. "Kita mewacanakan melakukan tes urine bagi para pejabat ini tahun depan," katanya.

Ia mengatakan wacana tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh pihaknya mengingat hal tersebut harus melewati proses perencanaan yang cukup menyangkut biaya yang nanti akan dikeluarkan.

"Melakukan tes urine membutuhkan biaya yang tidak sedikit sekitar Rp125 ribu setiap orangnya, apakah nanti seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah atau bagaimana mekanismenya akan dibahas kedepannya," kata Adang.

Sebelumnya, pihaknya telah melakukan tes urine kepada seluruh CPNS 2010 yang baru, dari 350 yang ikut tes seluruhnya dinyatakan bersih dari penggunaan narkoba. Pelaksanaan tes urine bagi CPNS baru wajib dilakukan guna memastikan para pegawai baru tersebut tidak bersinggungan dengan obat-obat terlarang. "Tes urine bagi CPNS baru sudah rutin kita lakukan sejak empat tahun terakhir, dan selama itu hasilnya nihil," kata Adang.

Wacana tersebut menyusul himbauan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Nurhayanti yang berpesan kepada para pejabat yang dilantik agar menjaga dirinya dari segala hal yang berbau negatif karena dapat mencoreng nama baik pribadi dan korps tempatnya mengabdikan diri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika