REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengevaluasi pelaksanaan Pilkada ulang Tangerang Selatan pada Ahad (27/2) lalu. Dari pelaksanaan Pilkada ulang Tangerang Selatan, LSI menyatakan publik bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya pembatasan dana kampanye pasangan calon kepala daerah. Pasalnya, terbukti calon independen yang non parpol itu susah untuk bersaing dengan para kandidat yang didukung oleh partai politik khususnya dalam kaitan pendanaan calon pasangan.

Peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan selama pemerintah dan KPU pusat tidak mematok dan membatasi jumlah dana kampanye dari masing-masing calon, maka akan sangat susah calon independen untuk bersaing secara adil dengan pasangan calon dari partai politik. "Saya secara pribadi melihat sangat dibutuhkannya pembatasan dana kampanye. Hal ini agar persaingan antara pasangan calon dari Parpol dan independen lebih adil," ujarnya.

Burhanuddin menilai selama Pemerintah pusat dan KPU tidak membuat peraturan tentang pembatasan maksimal anggaran kampanye dari setiap calon di Pilkada, maka calon pasangan independen yang pencalonannya telah disyahkan oleh Pemerintah itu hanya sebagai penghias saja. "Akhirnya calon pasangan independen yang maju dengan dana yang tidak terlalu besar itu susah untuk menyangingi pasangan parpol. Ya, mereka hanya sebagai penghias," ujarnya.

Burhanuddin juga mengindikasikan beberapa calon pasangan independen, yang sebelumnya maju dengan semangat idealis, akhirnya hanya menjadi alat tawar-menawar suara terhadap pasangan parpol yang lebih dominan. Dari Pilkada ulang Tangsel yang diselenggarakan pada Ahad (27/2) kemarin, dua pasangan indepeden Yayat-Norodom dan Rodhiyah-Sulaiman hanya memeperoleh suara sekitar 1 persen berdasarkan perhitungan cepat lembaga survei.

Ikuti Whatsapp Channel Republika