REPUBLIKA.CO.ID, MUARA TAWEH--Sedikitnya 145 kasus gugatan cerai masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dalam Januari hingga Juli tahun ini. Ratusan perkara gugat cerai perkawinan ini masih dalam tahap proses sidang.
''Pengajuan gugatan perceraian ini didominasi kaum perempuan terhadap suaminya dengan kasus yang mayoritas karena kurangnya tanggung jawab suami kepada istri dan anak-anak,'' ujar Ketua Pengadilan Agama Barito Utara, Rusman Mallafi, di Muara Teweh, Jumat (16/7).
Menurut Rusman, persoalannya antara lain karena masalah ekonomi, kurang matang karena perkawinan di usia muda, dan munculnya orang ketiga dalam rumah tangga. "Tiga faktor inilah yang sering menimbulkan pengajuan gugatan perceraian seperti pasangan suaminya sudah ke lain hati atau disebut memiliki wanita idaman lain (wil)," katanya.
Rusman mengatakan, selama 2009 angka perceraian relatif tinggi sekitar 242 gugatan yang masuk di Pengadilan Agama setempat. Meningkat dibandingkan 2008 hanya 70 gugatan perkara perceraian.
Dari 242 perkara itu, kata Rusman, kasus cerai talak (laki-laki yang mengajukan cerai) 41 perkara, cerai gugat (istri yang mengajukan cerai) 117 perkara, pengesahan nikah (kawin siri) 77 perkara, wali adhol (orang tua yang tidak bersedia menjadi wali) tiga perkara, perkara waris tiga perkara, dan izin poligami satu kasus.
Selama tahun 2009 perkara yang selesai atau dikabulkan yakni cerai talak 30 perkara, cerai gugat 99 perkara, isbat 73 perkara, wali adhol dua perkara, dan izin poligami satu perkara. Sedangkan perkara yang dicabut tahun lalu ada 16 perkara, ditolak tiga perkara, digugurkan lima perkara, dan dicoret dari pendaftaran buku register empat perkara. Jumlah perkara yang diputus 233 perkara dan sisa perkara yang belum diputus sekitar 16 perkara.
"Banyaknya gugatan perkara perceraian yang masuk dan sukses menceraikan pasangannya, itu bukanlah suatu prestasi, melainkan sebuah masalah atau dilema bagi kami. Karena itu, setiap pasangan perlu membutuhkan bimbingan," tegas Rusman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika