REPUBLIKA.CO.ID, KEBUMEN--Setelah terunda beberapa kali, pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih Kabupaten Kebumen, H Buyar Winarso dan Djuwarni, dipatikan akan dilantik Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Pelantikan akan dilakukan Senin (26/7) di Aula Setkab Kebumen. Sementara pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih Kabupaten Purbalingga, Heru Sudjatmoko dan Sukento Ridho Marhaendriyanto, akan dilantik keesokan harinya.
Rencana pelantikan Buyar-Djuwarni sebagai bupati/wakil bupati Kebumen ini telah beberapa kali berubah jadwal. Awalnya, pemkab merencanakan pelantikan akan dilaksanakan 22 Juli. Namun kemudian, Ketua KPU Kebumen, Teguh Purnomo; menginformasikan acara pelantikan dimajukan menjadi 21 Juli.
Kepastian pelantikan bupati/wakil bupati Kebumen ini mendapat perhatian kalangan masyarakat karena sebelumnya proses pilkada sempat berlangsun alot. Selain karena pilkada berlangsung dalam dua putaran, dalam pilkada putaran kedua yang kemudian menempatkan pasangan Buyar-Djuwarni tersebut memicu ketidakpuasan dari pasangan yang bersaing.
Pasangan Nashiruddin-Probo Indartono yang kalah tipis dalam perolehan suara mengajukan gugatan pelaksanaan pilkada putaran II ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan kalangan DPRD sempat muncul wacana untuk membentuk pansus yang akan melakukan penyelidikan soal dugaan kecurangan pelaksanaan pilkada putaran II.
Smentara itu, Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kebumen, Titi Widagni, menyebutkan kepastian waktu pelantikan calon bupati/wakil bupatu terpilih ini diperoleh setelah DPRD berkoordinasi dengan Pemprov Jateng, Kamis (22/7). ''Jadwal tersebut sudah sesuai dengan jadwal gubernur,'' katanya.
Soal pelantikan Heru-Sukento sebagai bupati/wakil bupati Purbalingga, Kasubag Pemberitaan Humas Pemkab Purbalingga, Prayitno, menyebutkan kepastian jadwal itu diperoleh berdasarkan surat dari Sekda Pemrov Jateng Hadi Prabowo bernomor 131/13060. Dalam surat tertanggal 12 Juli 2010 tersebut, sekda meminta Pemkab Purbalingga mempersiapkan acara pelantikan tanggal 27 Juli 2010.
Ikuti Whatsapp Channel Republika