REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat tidak mampu yang ditanggung pemerintah kabupaten/kota terus menuai masalah. Anggaran Jamkesda terancam habis untuk digunakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat  masyarakat mampu yang mengaku sebagai masyarakat tidak mampu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar, Alma Lucyati, menyatakan kelompok masyarakat mampu ini kerap menimbulkan masalah dalam pelaksanaan Jamkesda. Golongan masyarakat tersebut secara ekonomi termasuk dalam masyarakat kelas menengah. Mereka mampu membayar biaya pelayanan kesehatan akan tetapi meminta pengakuan sebagai masyarakt tidak mampu yang menginginkan surat Jamkesmas agar dibebaskan biayanya.

“Kasus masyarakat yang tiba-tiba miskin seperti itu kerap terjadi. Padahal, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah memperhitungkan semua anggaran untuk membiayai masyarakat yang tidak mampu tapi tidak tercakup dalam Jamkesmas,” ungkap Alma, Selasa (27/7) siang.

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2009, jumlah masyarakat miskin yang biaya pengobatannya akan ditanggung oleh Jamkesmas dan Jamkesda sebesar 11 persen dari jumlah total masyarakat Jabar, yaitu 44 juta jiwa. Namun, kenyataannya jumlah yang harus ditangani Jamkesmas/Jamkesda lebih dari dua kali lipatnya.

“Masyarakat yang mengatasnamakan pasien Jamkesmas/Jamkesda mencapai 38 persen. Selain itu, penyakitnya pun berat. Anggaran daerah untuk pelayanan kesehatan mungkin akan habis untuk melayani masyarakat kelompok ini,” katanya kesal. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin pun, nilainya, akan terganggu karena pasien tersebut harus membayar biaya pengobatannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika