REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR - Dibandingkan dengan objek dan produk pariwisata di negara lain, produk pariwisata di Bali dibandrol dengan harga yang sangat murah. Padahal kata Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, dari segi kualitas, produk pariwisata Bali jauh lebih baik ketimbang di negara lain.
"Ternyata kita kalah dalam hal marketing, sehingga kita tidak bisa mengangkat harga," kata Pastika di Denpasar, Bali, Ahad (8/8). Hal itu dikemukakan Pastika dalam acara pencerahan tentang kiat mengangkat citra pariwisata Bali. Dalam kesempatan yang dihadiri sekitar 1.000 orang dari kalangan pejabat pemprov Bali dan kalangan pemerintah kabupaten se Bali itu, Pemprov Bali menghadirkan penceramah marketing kenamaan, Hermawan Kartajaya.
Pastika mencontohkan sebuah produk patung Budha dari kayu yang dibuat pengerajin Bali, dijual di pasar seni di Bali dengan harga Rp 80 ribu. Namun setelah dibawa ke Jakarta untuk dijadikan hadiah, patung Budha tersebut diperkirakan di beli seharga Rp 5 juta.
Dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu Mangku Pastika mengaku bahwa kualitas produk kerajinan serta objek-objek wisata Bali sangat bagus namun karena marketingnya kurang bagus, harganya jadi sangat murah. “Saya kira dalam manajemen marketing kita masih sangat kurang," katanya.
Karena itu pula jelasnya, hal itu yang menjadi pertimbangan Pemprov Bali menghadirkan ahli marketing untuk memberikan pencerahan kepada kalangan pejabat pemerintah di Bali. Kalau pejabat pariwisata di Bali sudah memiliki strategi marketing yang baik tambahnya, maka sudah pasti pariwisata Bali bisa dibandrol lebih mahal.
Sementara itu Hermawan Kertajaya dalam makalahnya yang mengangkat Pelayanan Publik Yang Prima menyampaikan asas pelayanan publik yang prima. Menurut dia hal itu adalah pelayanan yang mendahulungan kepentingan umum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
Hermawan menambahkan mengenai poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan prima yaitu mengutamakan kebutuhan masayarkat, maklumat pelayanan, proses pengendalian kualitas pelayanan, proses pengaduan dan perlakuan khusus. Latar belakang dari pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah melayani setiap warga negara, mempertegas hak dan kewajiban warga negara serta memenuhi harapan tuntutan warga negara.