REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sebanyak 50 pengunjuk rasa meminta tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas pelepasan tujuh nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia. Aksi massa itu berasal dari beberapa kelompok masa, di antaranya dari LIMA (Lingkar Madani untuk Indonesia), Koalisi untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan berbagai organisasi kelautan lainnya.

Direktur LIMA, Ray Rangkuti, Rabu (25/8) mengatakan, aksi yang dilakukan tersebut untuk mempertanyakan kepada KKP tentang adanya barter tujuh nelayan yang masuk wilayah Indonesia dengan tiga petugas KKP yang ditangkap polisi Malaysia.

Menurut Rangkuti, aksi masa dari beberapa elemen masyarakat yang dimulai pukul 13.30 WIB ini diterima oleh Menteri KKP Fadel Muhammad. "Pukul 14.15 WIB dua perwakilan, saya dan Riza Damanik (Ketua KIARA) diterima oleh Pak Fadel," ungkap Rangkuti.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Rangkuti, pihaknya meminta jawaban atas terjadinya barter, namun Fadel membantah ada barter. "Menurut Pak Fadel tujuh nelayan tersebut dilepas karena tidak ada bukti,'' jelasnya.

Rangkuti juga mengatakan bahwa pihaknya mendesak KKP untuk mengirimkan nota keberatan agar Malaysia minta maaf ke Indonesia atas penangkapan tiga petugas KKP yang diperlakukan tidak senonoh. "Selain minta maaf, Malaysia juga harus menjelaskan mengapa harus mengeluarkan peluru di wilayah Indonesia," tambahnya.

Selain itu, lanjut Rangkuti, KKP harus kembali meminta tujuh nelayan Malaysia tersebut agar diproses hukum karena memasuki wilayah Indonesia. "Tentang permintaan ini Fadel belum menentukan," jelasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika