REPUBLIKA.CO.ID, MALANG--Penjualan soal-soal tes (seleksi) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu dalam beberapa hari terakhir ini meningkat tajam. Seorang penjual soal-soal tes dan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2010 Mulyanto di Malang, Senin, mengatakan, sejak pendaftaran dibuka Jumat (19/11), jumlah pembeli terus meningkat.
"Setiap ada rekrutmen CPNS, angka penjualan soal tes dan semua peralatan yang dibutuhkan saat pelaksanaan seleksi pasti meningkat dan jumlah penjualnya juga menjamur," katanya ketika ditemui di kawasan Kantor Pos Besar Malang (KPBM).
Soal-soal tes CPNS yang dijual rata-rata adalah soal tahun 2003 hingga tahun terakhir penerimaan CPNS. Soal-soal yang dijual tersebut sudah dalam bentuk bundelan yang terdiri dari beberapa materi yang diujikan.
Jika tidak ada rekrutmen CPNS, katanya, dirinya tidak berjualan. Dia berjualan ketika mendekati hari-hari pendaftaran CPNS dengan tempat berjualan berpindah-pindah. "Kadang-kadang saya berjualan didekat balai kota atau tempat-tempat yang ramai. Kebetulan sekarang berjualan di kawasan KPBM karena pengunjung dan pelamar CPNS rata-rata mengambil formulir di sini (KPBM)," katanya menambahkan.
Ia mengakui, soal-soal yang sudah dalam bundelan dan dijual kepada para pendaftar CPNS itu diambil dari beberapa media yang setiap tahun memuat soal-soal tes CPNS berikut pembahasannya dan difotokopi. Dalam satu hari selama pelaksanaan pendaftaran CPNS, dirinya bisa menjual lebih dari 100 bundel.
Pada rekrutmen CPNS 2010 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang menyediakan formulir pendaftaran sebanyak 13.500, Kabupaten malang 13.000 dan Kota Batu sebanyak 7.500 formulir.
Terbatasnya jumlah formulir pendaftaran CPNS tersebut memicu kritik dari para wakil rakyat Kota Malang.
"Kalau formulir tidak perlu dibatasi jumlahnya, berapa pun yang dibutuhkan harus disediakan. Kasihan mereka yang kehilangan kesempatan mengikuti tes CPNS gara-gara formulir pendaftaran sudah habis," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Arif Wahyudi.
Sebaiknya BKD tidak membatasi jumlah disribusi formulir pendaftaran, sebab dana untuk pelaksanaan CPNS baru sudah dianggarkan dalam APBD. "Kalau ada pembatasan akan memunculkan calo formulir," tegas politisi dari PKB tersebut.