REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sudah menyiapkan 70 titik pengungsian untuk mengantisipasi ancaman banjir lahar dingin akibat hujan di hulu sungai yang berada di Gunung Merapi. Tempat pengungsian berada di sekitar tempat tinggal warga.
“Tempat pengungsiannya adalah di sekitar mereka tinggal yang tempatnya lebih tinggi dari kali, misalnya di balai desa,” ujar Staf Ahli Gubernur DI Yogyakarta Bidang Pembangunan DI Yogyakarta, Bayudono, usai membuka Workshop Penyusunan Rencana Kontijensi Menghadap Bencana Lahar Dingin di Hotel Jayakarta, Yogyakarta, Rabu (24/11).
Bayudono mengaku pada saat ini tidak mengetahui secara persis kondisi Gunung Merapi. Jenis lahar yang menumpuk di atas gunung berbeda-beda, sehingga kalau terjadi curah hujan dengan intensitas 30 milimeter per jam bisa saja mengancam. Longsoran pasir yang ada atau endapan pasir di atas pun bisa turun.
“Karena sekarang saya tidak tahu struktur sedimen di atas, maka kita sudah harus siap. Kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam artian, akibat hujan sedikit bisa longsor, jangan sampai kita lengah,” ia mengingatkan.
Bayudono menjelaskan, langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi datangnya banjir lahar dingin adalah dengan melakukan penyusunan rencana kontijensi menghadapi bencana dengan langkah-langkah identifikasi titik kritis, di mana kemungkinan akan terjadi longsoran tebing.
Kemudian, dicermati pula titik-titik yang kemungkinan air melimpah, lokasi mana saja yang akan tergenangi oleh air dan lumpur limpahan sungai. Termasuk pula bangunan apa saja yang akan terkena oleh banjir lahar tersebut. Pohon tumbang yang menghalang sungai juga harus diantisipasi agar tidak menghambat arus air dan lahar. “Yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan masyarakat yang berada di sekitar arus lahar dingin tersebut,” katanya, seraya menambahkan tentu saja pihak PU, kepolisian, dan TNI juga harus dilibatkan.
Pihaknya, kata Bayudono, masih menghitung anggaran untuk kontijensi bencana lahar ini. Sedangkan anggaran yang ada saat ini lebih diarahkan untuk penanganan pengungsi. “Jadi kita tidak bisa menghitung dengan perkiraan, misalnya jembatan yang roboh berapa biayanya,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika