REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG--ebanyak 11 orang anak dari total 18 anak di bawah umur asal Nusa Tenggara Timur yang direkrut secara ilegal, telah diberangkatkan ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
Hal itu disampaikan Anggota DPD RI asal pemilihan NTT, Paul Lyanto di Kupang selasa, ketika dimintakan komentar tentang nasib 18 anak di bawah umur yang direkrut ilegal untuk dipekerjakan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga.
Dia mengatakan sisa tujuh orang anak dari total 18 anak yang direkrut secara ilegal dari NTT itu ditampung di lokasi penampungan di Jakarta, sudah dipindahkan dan belum diketahui lokasi penampungannnya yang baru.
"Kita telah meminta aparat untuk melacak dan mencari lokasi penampungan anak-anak tersebut," kata dia.
Menurut Paul, sebelumnya 18 anak itu ditampung di sebuah lokasi di Jakarta Timur, kemudian bergabung bersama 12 anak lainnya yang baru direkrut belakangan dari Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan alasan hendak disekolahkan oleh pemerintah. Dikatakan, saat ini Pemda NTT telah mengirimkan sebuah tim ke Jakarta untuk meminta bantuan aparat keamanan di Jakarta agar dapat memulangkan anak-anak itu ke orang tua mereka di NTT.
"Supaya bisa pulangkan anak-anak yang belum diberangkatkan ke Malaysia, Pemerintah NTT sudah kirim tim ke Jakarta minta bantuan aparat keamanan di sana supaya membebaskan anak-anak itu. Tim tersebut membawa hasil konfirmasi dengan orang tua anak-anak yang mengaku kalau anak mereka itu dibujuk oleh calo tenaga kerja," kata Lyanto.
Lebih jauh Paul mengatakan, para calo tenaga kerja illegal itu bahkan telah mengatakan kepada orang tua anak-anak tersebut bahwa perekrutan itu atas perintah presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mereka mencatut nama Presiden supaya orang tua mau lepaskan anak-anak mereka masih berumur antara 13-15 tahun untuk dibawa ke Jakarta sebelum diberangkatkan ke Malaysia," kata.
Anak-anak tersebut, tegas Paul, harus dipulangkan sebab umur mereka belum cukup sebagai seorang pekerja. Apalagi proses perekrutan anak-anak tersebut tidak sah sehingga sulit bisa dipertanggungjawabkan jika terjadi sebuah musibah kepada anak-anak itu.
Dia mengatakan persoalan TKI asal NTT di Malaysia masih terus saja terjadi, hal ini karena kurang tanggapnya sejumlah pihak termasuk orang tua masing-masing anak calon pekerja yang gampang dirayu oleh para calo ilegal, dengan sejumlah iming-iming berkedok penipuan.
Pemerintah kata Lyanto patut mencarikan langkah solutif dengan memberikan peringatan dan sosialiasi, termasuk memperketat pengawasan perjalanan setiap warganya ke luar dari NTT dengan sejumlah pengawasn dokumen yang sah, sehingga mudah dikontrol.
Aparat keamanan juga kata Lyanto diminta untuk lebih peka dengan sejumlah kasus TKI yang sudah menjadi sebuah sindikat perdagangan orang, dengan memberikan penegakkan yang patut sesuai undang-undang yang ada terhadap para pelaku perdagangan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika