Sabtu 15 Jan 2011 01:14 WIB

Alasan Demokrat Kota Yogyakarta Dukung Penetapan

Partai Demokrat
Partai Demokrat

REPUBLIKA.CO.ID, Pengamat Politik dari Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Eko Priyo Purnomo menilai keputusan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Yogyakarta yang menyetujui penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY sebagai bagian dari keistimewaan tersebut berhubungan dengan konstelasi politik di tingkat nasional terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab hal itu dapat memicu terjadinya pemakzulan.

Selain itu, keputusan tersebut juga dapat berkaitan dengan akan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta, September mendatang. "Mereka mencari selamat dan berusaha untuk menarik popularitas kembali," katanya.

Eko memperkirakan, DPP Partai Demokrat tidak akan memberikan sanksi kepada Partai Demokrat Kota Yogyakarta atas keputusan tersebut karena DPP Partai Demokrat juga belum memiliki suara yang pasti tentang keistimewaan DIY. Partai Demokrat, lanjut dia, perlu melakukan dengar pendapat dengan masyarakat secara langsung sehingga bisa mengetahui secara pasti keinginan masyarakat.

"Seharusnya Partai Demokrat Kota Yogyakarta meminta arahan dari DPD Partai Demokrat DIY sebelum memutuskan hal itu seperti yang telah dilakukan oleh kabupaten lain di DIY sebelum mengikuti rapat paripurna penyampaian pendapat DPRD tingkat dua terkait keistimewaan," kata Ketua DPD Partai Demokrat DIY Sukedi di Yogyakarta, Jumat (14/1).

Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Yogyakarta memutuskan untuk menyetujui penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY yang disampaikan secara terbuka melalui rapat paripurna di DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (13/1). Keputusan yang diambil Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Yogyakarta tersebut bertentangan dengan sikap dari Fraksi Partai Demokrat di empat DPRD kabupaten lain di DIY yang tetap mematuhi garis kebijakan partai.

Menurut Sukedi, Partai Demokrat Kota Yogyakarta tidak berkonsultasi dengan DPD Partai Demokrat DIY, meskipun Partai Demokrat DIY sudah mengingatkan bahwa keputusan tersebut bersifat politik sehingga jangan mudah dipengaruhi oleh pihak lain. "Jika memang tidak setuju, ya, tinggalkan tempat saja," lanjutnya.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement