REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI SELATAN - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan pihaknya mengaktifkan intelejen di 26 Kabupaten/Kota di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi dini dan mengantisipasi adanya kerusuhan di masyarakat.
"Persoalan konflik antaragama tidak sederhana. Jangan sampai kejadian di Cikeusik merembet ke Jawa Barat," ujarnya, Selasa (15/2).
Intelejen di setiap daerah tersebut akan tergabung dalam Komunitas Intelegen Daerah (Kominda). Komunitas ini akan dipimpin wakil pimpinan di setiap daerah. "Jika di Kabupaten akan dipimpin Wakil Bupati, di Kota oleh Wakil Walikota, dan di Provinsi Wakil Gubernur. Selain itu, akan ada unsur intelejen dari Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI," ujarnya.
Ahmad enggan menyebut berapa jumlah intelejgen yang ditempatkan di setiap wilayah. "Itu rahasia, tidak bisa diungkap ke publik. Bagaimana kerjanya juga tidak bisa," ungkapnya.
Pengaktifan intelegen tersebut, diakuinya, berkaitan dengan banyaknya jamaah Ahmadiyah di wilayah Jabar. Menurutnya, hampir semua Kabupaten/Kota di wilayah setempat didiami jamaah Ahmadiyah. "Kalau jumlahnya belum dihitung tapi hampir di semua wilayah Kabupaten/Kota ada," ungkapnya.
Sejumlah wilayah yang paling menonjol jumlah jamaah Ahmadiyah, ujarnya, seperti Kuningan, Garut, Cianjur, Bogor, dan Tasikmalaya. "Di tempat-tempat menonjol itu, kita akan beri perhatian khusus," ujarnya.
Meski demikian, Ahmad mengatakan pihaknya menjamin keamanan jamaah Ahmadiyah yang ada di wilayahnya. Hal ini dilakukan, ujarnya, lantaran semua warga berhak mendapat keamanan. "Deteksi dini oleh intelejen itu tidak terkait dengan legal-formal Ahmadiyah tapi hanya menyangkut keamanan Jawa Barat," ujarnya.
Langkah lain untuk menjaga keamanan wilayah, Ahmad mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan anggota Muspida, elemen Forum Kerukunan Umat Beragama, dan ormas setempat untuk membuat kesepakatan damai. Dalam kesepakatan tersebut, mereka berkomitmen untuk menjaga keamanan di Jawa Barat. "Sampai saat ini, 43 juta masyarakat Jawa Barat masih dalam kondisi aman," ujarnya.
Ditambahkannya, kasus Cikeusik harus diusut tuntas. "Jangan-jangan di kasus itu ada rekayasa karena gambar rekaman yang disebarkan ke televisi gambarnya bagus. Dan yang berkonflik adalah orang luar," ujarnya. Karena itu, pihaknya meminta provokator dalam kasus tersebut harus ditangkap dan diadili agar memberi efek jera bagi orang yang berniat berbuat rusuh di tempat lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika