REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - Keberadaan Ahmadiyah di Jawa Timur (Jatim) akan ditentukan pada Senin (28/2) pukul 13.30 WIB. Gubernur Jatim, Soekarwo, beserta Muspida akan menggelar pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

Dalam pertemuan itu, Soekarwo rencananya akan mengumumkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terkait keberadaan Ahmadiyah yang dinggap meresahkan masyarakat. “Gubernur akan memberikan pernyataan resmi terkait ajaran Ahmadiyah di Jatim,” terang Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Gunarto, melalui siaran pers.

Sebelum pertemuan nanti siang, Soekarwo pernah menggelar dua kali pertemuan untuk membahas Ahmadiyah di Jatim. Pertemuan pertama dengan pengurus Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim, di rumah dinas gubernur, Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Selasa (22/2) lalu. Dalam pertemuan itu, pihak GUIB mendesak orang nomor satu di Jatim tersebut mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) tentang pembubaran Ahmadiyah di Jatim.

Pertemuan kedua dilakukan dengan pimpinan redaksi media massa, Kapolda Jatim Irjen Badroddin Haiti, serta Panglima Kodam V/Brawijaya, Selasa (15/2), untuk membahas Ahmadiyah sekaligus merespon aksi penyerangan Ponpes Al Ma’hadul Islam Yayasan Pesantren Islam (YAPI), di Beji, Pasuruan.

Beredar kabar pertemuan yang juga dihadiri sleuruh ormas Islam di Jatim nanti akan dimanfaatkan Soekarwo untuk membubarkan Ahmadiyah Jatim. “Keterangan resminya tunggu press conference nanti saja apakah Ahmadiyah dibubarkan atau tidak,” jelas Gunarto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika