REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sutradara Hanung Bramantyo mengatakan, aturan kenaikan bea impor film asing oleh Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan menunjukan Pemerintah tidak memahami persoalan perfilman di tanah air. Hanung mengatakan, bila ingin mendukung film nasional, maka Pemerintah seharusnya menurunkan pajak film lokal dan memperluas jangkauan penonton.

Hanung menuturkan, ongkos yang dibutuhkan untuk membuat film di Indonesia terhitung cukup tinggi. Selain pajak yang dibebankan pemerintah, sutradara berusia 35 tahun ini mengatakan, sineas juga harus menanggung biaya bahan baku yang mahal.

"Pajak yang dikenakan bertingkat. Setiap alat dikenakan pajak. Selain itu, biaya bahan baku, seperti seluloid juga sangat mahal. Sementara, kita tidak pernah tahu kemana larinya uang pajak tersebut," kata Hanung ketika dihubungi, Ahad (20/2).

Hanung menyatakan, besarnya biaya produksi di Indonesia tidak sepadan dengan jumlah penonton yang datang ke bioskop. "Untuk film bermodal Rp 6 miliar, kita butuh satu juta penonton," kata dia. Padahal, film Indonesia tengah dalam masa penurunan kualitas. Tahun lalu, hanya Sang Pencerah yang menyentuh angka tersebut.