REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memberi perhatian lebih bagi desa-desa yang berbatasan langsung dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Banten. Keberpihakan ini dilakukan dengan memberi bantuan keuangan, optimalisasi BUMDes, hingga membangun tugu desa untuk mempertegas batas administrasi wilayah.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono, pihaknya menilai strategis posisi desa perbatasan. Selain merupakan pintu masuk menuju Jawa Barat, daerah-daerah itupun merupakan representasi Jawa Barat sehingga harus ditata dengan baik.
Penataan, kata dia, salah satunya dilakukan dengan membangun tugu desa di setiap desa perbatasan. Terdapat 101 desa di Jawa Barat yang berbatasan langsung baik dengan Jawa Tengah dan Banten.
Bambang memastikan, pihaknya akan membangun tugu desa di seluruh daerah perbatasan tersebut. "Yang terbaru yang kemarin diresmikan, di Desa Singabraja dan Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sebelumnya pada 2020 sudah dibangun tujuh tugu desa," ujarnya di Bandung, Sabtu (1/5).
Selain menunjukkan batas administrasi wilayah, kata Bambang, tugu desa diperlukan untuk memperkuat kewibawaan dan identitas Jawa Barat. Setiap tugu yang dibangun memperlihatkan simbol Kujang yang merupakan senjata khas masyarakat Jawa Barat.
Selain itu, menurut Bambang, di tugu pun terdapat tiga pilar yang juga merupakan simbol bahwa pembangunan desa di Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dilakukan melalui tiga program strategi yakni one village one product, desa digital, dan gerakan membangun desa. Lebih lanjut Bambang katakan, berbagai keberpihakan lainnya diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi desa perbatasan.
Salah satunya, kata dia, dengan membantu optimalisasi BUMDes di 101 desa perbatasan. Tak hanya itu, berbagai pembangunan seperti perbaikan situ dan irigasi di desa perbatasan terus dikerjakan.
"Ada juga bantuan keuangan khusus dari provinsi, pembangunan rutilahu, dan bantuan listrik gratis," katanya.
Bambang mengatakan, pihaknya pun memastikan adanya keberpihakan bagi desa-desa yang tidak berbatasan langsung dengan provinsi lain, seperti insentif untuk setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menyediakan media luar ruang (papan reklame).
Menurutnya, provinsi akan memberi anggaran untuk pembuatan papan reklame di setiap desa. "Nantinya billboard ini multifungsi, bisa untuk menginformasikan program-program provinsi, pemerintahan desa, atau untuk promosi produk-produk desa," katanya.
Selain itu, pihaknya juga mengupayakan agar pemerintah desa meningkatkan tata kelola keuangan, salah satunya dengan menggunakan nontunai dalam setiap transaksi. "Nontunai akan lebih cepat, lebih tepat, akurat, dan akuntabel. Kita sudah bekerjasama dengan bank bjb untuk menyiapkan aplikasinya," katanya.
