REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum merealisasikan amanat UU Otonomi Daerah secara sempurna. Hal ini tercermin dari belum meratanya pembagian anggaran di masing-masing daerah. 

"Undang-Undang Otonomi Daerah harus disempurnakan. Jangan ada lagi diskriminasi anggaran," kata anggota DPD Afrizal dalam diskusi 'Arahan Kebijakan Pembangunan Ekonomi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/6).

Selain pembagian anggaran yang belum merata, Afrizal juga mengkritik berbagai program pemerintah yang belum menunjukan keberpihakan terhadap otonomi daerah. Menurutnya janji pemerintah untuk memajukan daerah hanya ungkapan klise. "Banyak program pemerintah yang klise tidak ada tindakan," ujarnya.

Afrizal mencontohkan, soal minimnya kebijakan pemerintah terhadap para petani. Menurutnya sampai saat ini masih banyak petani di daerah yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk. 

Selain itu, banyak petani yang mengeluhkan soal harga jual panen yang rendah. "Mereka (petani) beli pupuk saja susah, pasar untuk berjualan tidak jelas, sudah panen dia malah berhutang," kata Afrizal.

Gara-gara pemerintah tidak berpihak ke petani banyak petani yang jatuh miskin dan kelaparan. Afrizal berharap, capres-cawapres mendatang bisa berpihak kepada petani dan mewujudkan kekuatan Indonesia sebagai negara agraris. 

"Kami berharap capres-cawapres ini bisa memikirkan kondisi daerah dan tuntutan daerah terpenuhi," ujarnya.