REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta visi membangun Indonesia sebagai poros kemaritiman bukan hanya sebagai wacana semata. Komitmen membangun laut menurut anggota DPD Djasarmen Purba diwujudkan dalam bentuk alokasi APBN-P 2015 yang sekarang tengah dimatangkan pemerintah dan DPR.

"Jangan sebatas visi misi, harus dijabarkan dalam implementasi anggaran," kata Djasarmen di Jakarta, Kamis (5/2).

Senator asal Kepulauan Riau ini menilai selama ini pemerintah menganaktirikan laut Indonesia. Ini terlihat dari tidak adanya variabel kelautan dalam perhitungan dana alokasi umum (DAU) yang tertuang dalam PP Nomor 5 tahun 2005.

Dalam pasal 40 ayat 3 disebutkan kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Padahal, menurut Djasarmen, daerah provinsi kelautan menghadapi tantangan yang lebih sulit dibanding provinsi daratan. Provinsi kelautan, lanjutnya, butuh sarana transportasi yang lebih kompleks daripada provinsi daratan.

"Harapan kami agar DPR dan pemerintah bisa mengimplementasikan anggaran kemaritiman sehingga terlihat tujuan poros maritim terlaksana dengan baik. Ini bentuk perjuangan kami," tambah Djasarmen..