REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) meminta pemerintah daerah agresif dalam pembangunan wilayah perbatasan.

Anggota Komite I DPD RI Anggota Komite I DPD RI Intsiawati Ayus mengatakan, pembangunan perbatasan membutuhkan koordinasi yang optimal antar elemen pemerintah. "Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus lebih agresif," kata dia dalam acara Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) dengan tema "Janji Nawacita: Membangun dari Pinggir atau Sangkut di Bibir" di Cikini, Jakarta Pusat pada Ahad (14/6).

Sikap agresif yang ia maksud adalah, pemerintah daerah harus bersifat aktif untuk selalu berinisiatif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat atau kementrian terkait. "Harus jemput bola," kata dia.

Ia juga berharap agar pemerintah lebih berkomitmen untuk melakukan pembangunan di wilayah perbatasan. Menurutnya, perbatasan adalah etalase sebuah negara sehingga harus mendapat perhatian tersendiri.

Ia mencontohkan, perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, serta perbatasan di Riau. Hingga saat ini, kata dia, keduanya belum sanggup menjadi sebuah etalase negara.

Menurut Senator asal Riau tersebut, minimnya infrastruktur serta tingginya potensi konflik di wilayah perbatasan juga mengganggu iklim investasi di wilayah itu.