REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana proyek reklamasi Teluk Jakarta disinyalir akan berdampak pada lingkungan. Berbagai pihak mulai dari DPRD DKI Jakarta dan Komisi IV DPR sudah merekomendasikan agar proyek reklamasi ini dihentikan untuk sementara waktu.

Bahkan Walhi Jakarta berencana akan menggugat reklamasi Teluk Jakarta melalui jalur hukum. Namun hingga detik ini proyek reklamai terus berjalan.

“Hemat saya, reklamasi Teluk Jakarta ini segera dipansuskan oleh DPR," ujar senator asal DKI Jakarta, Fahira Idris, Senin (15/6).

 

Lalu pertanyaannya kenapa harus DPR? Alasannya, kata Fahira, persoalan ini melibatkan banyak pihak mulai dari Gubernur dan DPRD DKI Jakarta, Kementerian KKP dan Lingkungan Hidup, termasuk LSM Lingkungan Hidup. Bahkan jika perlu perusahaan-perusahaan yang ikut dalam kegiatan reklamasi ini juga dipanggil. "Selain itu, rencana DPRD DKI Jakarta yang akan membuat Pansus Reklamasi sampai sekarang masih wacana saja, terlalu lama,” ujarnya.

Menurut Fahira, Pansus diperlukan untuk mencari tahu sejauh mana pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta sesuai dengan semua persyaratan dan sesuai undang-undang. Selain itu juga untuk mencari tahu secara pasti apakah proyek reklamasi ini benar-benar dibutuhkan semua warga Jakarta atau hanya bermanfaat bagi segilintir orang saja. Paling penting dari kerja Pansus nanti adalah warga DKI Jakarta mendapat informasi yang ilmiah sejauh mana proyek reklamasi Teluk Jakarta ini mempunya dampak terhadap kelestarian lingkungan.