REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia perlu banyak belajar dalam mengelola pangan. Anggota pengurus harian Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, kebikjakan pangan saat ini sangat merugikn masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Oleh karen itu ia berharap agar ada revolusi terkait kebijakan itu.

“Jika perlu, kita bisa contoh Malaysia,” katanya dalam Dialog Kenegaraan dengan tema 'Bisakah Kenaikan Harga Jelang Puasa dan Hari Raya dikendalikan' di Coffe Corner DPD RI, kompleks Senayan, Rabu (17/6).

Menurut Tulus, meskipun dulu Malaysia banyak belajar dari Indonesia, namun kini kita tak perlu merasa malu untuk belajar pada negara tersebut. Karena, lanjutnya, memang saat ini kebijakan pangan di Malaysia jauh lebih baik daripada Indonesia  

“Jika ada pelaku pasar yang menaikan harga secara berlebihan, maka pelaku tersebut bisa kena hukuman,” katanya.

Menurut Tulus, pengendalian harga oleh pemerintah Malaysia dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Kawalan Harga. Dengan adanya peran pemerintah dalam mengedalikan harga, maka pedagang benar-benar mematok kenaikan harga dengan hati-hati dan rasional.

Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah Indonesia segera menerapkan peraturan pengendalian harga, bukanya malah menyerahkan harga pada mekanisme pasar. Dengan adanya pengendalian harga, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhanya dengan patokan harga yang pasti.