REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perempuan dinilai perlu meneguhkan komitmen untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI) meneguhkan komitmen politik perempuan parlemen bagi keterwakilan isu perempuan dan anak. Ketua Presidium Nasional KPP RI ,GKR. Hemas yang juga merupakan Wakil Ketua DPD RI mengatakan pembentukan wadah ini penting sebagai wadah komunikasi antar perempuan parlemen di Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
”KPP RI dibentuk dalam upaya penguatan kapasitas perempuan parlemen secara bersama, membangun sinergi gerakan yang mendukung lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak, serta untuk menghimpun dukungan bagi perempuan parlemen dalam merumuskan dan melahirkan kebijakan yang responsif gender," kata dia, Jumat (4/9).
KPP RI yang dimanifestasikan kedalam 10 isu prioritas, yaitu Perempuan dan Politik, Perempuan dan Kesehatan, Perempuan dan Pendidikan, Perempuan dan Pekerjaan, Perempuan dan Kekerasan, Perempuan dan Sumberdaya Alam, Perempuan dan HAM, Perempuan dan Media, Perempuan dan Legislasi Nasional, Perempuan dan Budaya. Saat ini sudah ada 10 Provinsi yang sudah membentuk Kaukus Perempuan Parlemen dan melaksanakan Rapat Kerja Tahunan. KPP RI menargetkan pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi lainnya secara nasional dapat dilaksanakan hingga tahun 2016.
KPP RI periode 2015-2019 mengemban visi untuk mengupayakan terciptanya tatanan, relasi sosial, dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, menghargai keberagaman, bebas dari diskriminasi dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan dalam seluruh bidang kehidupan.
selanjutnya, visi misi KPP RI
Ikuti Whatsapp Channel Republika