REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD ingin mendorong pemerintah segera mensinergikan pembangunan daerah, dalam menunjang visi Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ketua Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) Iqbal Parewangi mengatakan perlunya road map yang jelas dan terukur dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, diperlukan juga penataan ruang laut serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim tol laut, termasuk potensi tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Pengelolaan sumber daya laut untuk perikanan, wisata bahari, energi, maupun farmasi, serta dilpomasi maritim juga harus ditingkatkan. Iqbal meminta pemerintah untuk membenahi ulang sektor kelautan Indonesia. Kata Iqbal, salah satu step penting untuk menjadi negara maritim adalah keterpaduan unsur wilayah darat, pesisir, dan laut ke dalam kesatuan kebijakan.
Menurut dia, sejumlah undang-undang belum tersinkronisasi dengan baik. Ia mencontohkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta UU No.27 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang masih berjalan sendiri-sendiri.
"Tapi semua itu tidak cukup dan tidak bisa hanya dengan slogan dan pencitraan saja," ucap Iqbal dalam FGD, Kamis (17/9).
Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Laksamana Albert Mamahit yang turut hadir dalam FGD tersebut mengatakan potensi laut merupakan modal dasar Indonesia untuk menjadikan poros maritim dunia sudah ada. Potensi laut yang meliputi sumber daya mineral, perikanan, semua ujungnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Akan tetapi tanpa keamanan laut hal tersebut tidak akan terwujud,” tandas Albert.
Perwakilan dari BIN (purn.) Letjen Nono Sampono mengatakan kehadiran pemerintah di wilayah-wilayah terluar dan perbatasan Indonesia sangat diperlukan karena masih sangat minim. Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan konektivitas logistik yang menghubungkan antar pulau-pulau. Namun, pemerintah semestinya tidak hanya bangunan fisik semata tetapi juga mengaktifkan simpul-simpul ekonomi, agar perbedaan antara wilayah di indonesia timur bisa berkurang.
