REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Jokowi dianggap belum menyentuh langsung masyarakat di daerah. Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, dari hasil peninjauan langsung ke beberapa provinsi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat seolah berjalan sendiri dan tidak berdampak pada masyarakat di daerah.

"Pemerintah tidak memiliki strategi yang bisa lahirkan kebijakan yang bisa jadi solusi. Itu tidak menyentuh, tidak connect antara kebijakan pemerintah dan yang terjadi di masyarakat," kata Fachrul dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ahad (20/9).

Fachrul mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu hanya menyentuh level nasional dan tidak diturunkan ke kebijakan riil yang menyentuh masyarakat daerah. Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) peningkatan kemiskinan paling besar terjadi pada masyarakat desa, khususnya di wilayah timur dan jauh dari pemerintah pusat di Jakarta.

"Yang dibutuhkan hari ini kan masyarakat lini bawah. Kita (daerah) dibuat seolah harus mengemis oleh pemerintah pusat. Semua kebijakan membuat masyarakat tergantung pada pemerintah pusat. Ada kebijakan yang jahat. Pemerintah tidak solutif," ujarnya.

Menurut senator asal Aceh itu, pemerintah pusat harus melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan begitu, lanjutnya, diharapkan kebijakan yan dikeluarkan pemerintah akan lebih berdampak langsung terhadap masyarakat bawah.

"Harus ada sinkronisasi. Pemda berjalan sendiri sementara pusat disibukkan dengan konsepnya sendiri. Pemerintah seakan berjalan sendiri-sendiri. Tidak cerdas. Masyarakat sedang sakit perut tapi pemerintah mengeluarkan obat untuk sakit kepala," kata Fachrul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika