REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengharapkan agar tidak ada lagi lagi ada kontraktor jadi-jadian. Profesi tersebut yang memperlemah daya saing pelaku jasa kontruksi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Kami melihat dan banyak mendengar setiap pergantian gubernur atau bupati baru maka muncul para kontraktor baru. Ini yang dinamakan kontraktor jadi-jadian yang cenderung melakukan korupsi dan kolusi dengan pejabat daerah," kata Irman Gusman saat membuka rakernas bersama asosiai jasa konstruksi di Jakarta, Rabu (13/1) malam.

Rakermas bersama itu diikuti oleh Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (Gataki), Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia (Astekindo), Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) dan Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia (HJKI). Kepada sekitar 150 pengusaha kontruksi dari 30 propinsi yang tergabung dalam empat asosiasi itu, Irman meminta para pengusaha dan pejabat negara serta pejabat Pemda untuk tidak lagi mempertahankan sistem arisan dalam pengadaan jasa kontruksi.

"Sudah tidak jaman lagi pengadaan jasa kontruksi dengan sistem arisan atau membentuk kontraktor jadi-jadian. Dengan mulai berlakunya masyarakat ekonomi Asean, persaingan bisnis harus menghadapi para pengusaha lokal, nasional dan internasional khususnya Asean," tambah Ketua DPD itu.

Para pengurus asosiasi harus terus memperjuangkan anggotanya yakni meningkatan ketrampilan dan kapasitas, daya saing, profesionalisme. Sehingga para pengusaha jasa kontruksi Indonesia mampu bersaing dan mendapatkan keuntungan dari pasar Asean.