REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa senggolan antara dua pesawat milik maskapai Batik Air dan Transnusa di Bandara Halim Perdanakusuma pada Senin (4/4) mendapat perhatian serius dari DPD RI. Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba meninjau dan mencari tahu insiden tabrakan pesawat itu.

"Kedatangan kami sebagai anggota DPD ke Bandara Halim ini untuk melihat dan mendengar apa sebenarnya penyebab tabrakan pesawat. Setelah kami mendengar, memang ada yang harus diteliti oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)," ucapnya pada rilis yang diterima Republika, Kamis (7/4).

Senator asal Sumatera Utara itu meminta KNKT bisa memberikan hasil investigasi sesegera mungkin. Pasalnya, hal ini menyangkut keselamatan penerbangan.

"Kami juga mendapat penjelasan bahwa Bandara Halim ini sudah memenuhi standar penerbangan sipil, apalagi bandara ini juga menghandle penerbangan VVIP. Bahkan, Presiden dan tamu-tamu negara mendarat disini. Jadi kami melihat dari segi peralatan ini sudah memenuhi standar," lanjut dia.

Hal yang menjadi kekhawatiran, menurut Parlindungan adalah runway bandara yang hanya ada satu. Padahal, jadwal penerbangan di Bandara Halim sangat sibuk atau bisa dikatakan overload.  

"Disini sangat padat. Ini juga perlu ada sertifikat bagi sumber daya manusianya. Kita mendukung semakin banyak penerbangan semakin bagus. Karena bandara bukan hanya sekadar transportasi saja, tapi wajah kota," jelasnya.

Ke depan, Ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi khusunya di daerah-daerah.

"Terus terang daerah membutuhkan bandara yang aman dan aman," Parlindungan menambahkan.