Thursday, 23 Rajab 1446 / 23 January 2025

Thursday, 23 Rajab 1446 / 23 January 2025

DPD Dukung Paradigma Baru Pengelolaan SDA

Jumat 13 May 2016 19:28 WIB

Red: Taufik Rachman

DPD RI

DPD RI

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Adrianus Garu, mendukung terobosan kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA), terutama di bidang minyak dan gas (migas), tidak hanya untuk kepentingan ekspor, tetapi juga diolah di dalam negeri.

"Ke depannya, selain ekspor, SDA akan digunakan untuk mengembangkan industri guna memberikan nilai tambah. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan daerah," kata Adrianus Garu kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (13/5). Menurut Adrianus, selama ini SDA dikeruk dan langsung diekspor tanpa mengembangkan industri pendukung dan turunan.

Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan, selama ini sistem pengelolaan SDA selalu menganaktirikan daerah. Alhasil, daerah yang memiliki SDA banyak justru termarginalkan. "Mereka tidak bisa menikmati kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Semuanya dikeruk orang luar. Mereka hanya menjadi penonton. Kami apresiasi Menko Rizal Ramli yang bisa mengubah paradigma tersebut," katanya.

Sementara, Menko Rizal Ramli menegaskan akan mengubah paradigma pengelolaan SDA. Awal momentum perubahan itu dari pengelolaan Blok Masela, Maluku.

Ke depan, kata Rizal, seperti Blok Masela, tentu sebagian diekspor, tetapi sebagian juga akan digunakan untuk membangun industri pupuk dan petrokimia. Keberadaan industri seperti itu akan memberikan nilai tambah terhadap migas.

"Kalau gas di Masela diekspor, maka hanya akan menghasilkan sekitar 2,5 miliar dolar AS. Tetapi, kalau dibangun industri down stream (industri hilir), seperti industri pupuk dan petrokimia, maka akan menghasilkan sekitar 6,5 miliar dolar dan bahkan bisa mencapai 8,5 miliar dolar kalau dihitung multiplier effect yang ada di masyarakat," jelasnya.

Khusus untuk Blok Masela, kata Rizal Ramli, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar jangan menggunakan sistem enclave karena hal itu akan menyulitkan masyarakat untuk berinteraksi. "Kalau di darat saja enclave, bisa dibayangkan kalau di laut akan super-enclave. Ini pesan Bapak Presiden," katanya.

Sumber : antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler