REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meraih opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) ke - 11 pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I tahun 2017. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) disampaikan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara pada sidang paripurna Luar Biasa Ke-1 DPD RI masa sidang I Tahun sidang 2017-2018, Rabu (4/10).

Ketua DPD RI Oesman Sapta dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima laporan LHP tersebut yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Moermahadi. Menindaklanjuti hasil Laporan, Nono mengatakan akan menindaklanjuti hal tersebut dengan meneruskan ke Komite IV DPD RI dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.

Dari hasil LHP tersebut, Nono mengatakan DPD akan jadikan pertimbangan terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara. Dirinya juga mengimbau agar melakukan ulasan pengendalian internal baik di lembaga kementerian dan daerah. Upaya tersebut perlu dilakukan agar tidak menjadi celah bagi oknum melakukan penyimpangan.

Nono Sampono juga menyoroti soal LHP BPK, perlu diperhatikan atas PT. Freeport Indonesia (PT. FI), pelaksana kontrak PT. FI punya masalah edaran tarif iuran tetap royalti tidak disesuaikan dengan tarif baru. kepemilikan saham FI juga belum optimal. “Semuanya harus dikelola agar pengelolaan sumber daya alam bisa secara nyata berikan kesejahteraan kepada rakyat,” ujarnya.