REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR memiliki tujuh tahap pengembangan kompleks parlemen, salah satunya yakni pembangunan Alun-Alun Demokrasi yang tahapannya sudah diresmikan Kamis (21/5). Namun, rencana pembangunan tersebut masih menunggu proses assesement sehingga anggaran bisa turun.

Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan, belum adanya anggaran tersebut dikarenakan DPR masih menunggu hasil penilaian dari tim kerja yang sudah dibentuk. "Belum ada sampai sekarang. Jadi masih direncanakan. Nanti menunggu hasil dari assessment tim kerja yang terdiri dari beberapa lembaga LKPP, PU, IAI, Pemprov DKI, UI dan perguruan tinggi yang lain," kata Winantuningtyastiti.

Perempuan yang akrab disapa Win itu mengatakan, anggaran yang digunakan untuk Alun-Alun Demokrasi dan enam tahapan program pembangunan lainnya masih harus menunggu proses assessment atau penilaian tim kerja. "Tergantung prosesnya selesai kapan, kita ajukan. Proses 2016 sudah selesai, tentu kita akan diskusikan lagi dengan kementerian dan lembaga terkait setelah ada audit asesment," jelasnya.

Untuk sementara waktu, kata Win rencana program pembangunan itu baru mengacu pada pricelist dan pedoman dari PU.