REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim pengusul dana usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) belum menetapkan jadwal pembahasan bersama pemerintah soal dana aspirasi anggota dewan tersebut.
Wakil Ketua Tim, Mukhamad Miskbahun (Fraksi Partai Golkar) mengatakan, masih terlalu awal untuk membahas hal tersebut. Sebab pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menyangkut Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016. "Belum ada penjadwalan (dengan pemerintah)," kata dia dalam pesan singkatnya, Ahad (14/6).
Lantaran belum ada proses kelanjutannya, kata dia, maka besaran anggaran aspirasi untuk masing-masing anggota dewan belum bisa diputuskan. Meskipun sudah terencana, besaran dana aspirasi tersebut di angka Rp 15 sampai 20 miliar per daerah pemilihan (dapil). "Semuanya masih terlalu awal untuk dipastikan," sambung dia.
