Sinergi Parlemen Asia Penting untuk Hadapi Perlambatan Ekonomi

Jumat , 21 Aug 2015, 12:11 WIB
Delegasi peserta Konferensi Parlemen Asia Afrika menghadiri pembukaan Konferensi Parlemen Asia-Afrika di Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4).  (Republika/Agung Supriyanto)
Delegasi peserta Konferensi Parlemen Asia Afrika menghadiri pembukaan Konferensi Parlemen Asia-Afrika di Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar mengatakan, kolektivitas serta sinergi antar parlemen di negara Asia menjadi penting dalam upaya menghadapi perlambatan ekonomi.

"Kami secara serius mendorong parlemen di negara-negara anggota untuk fokus pada kebijakan yang mengurangi kemiskinan, termasuk meningkatkan akses kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial untuk mengurangi ketimpangan pendapatan," kata Rofi, Kamis, (20/8).

BKSAP DPR RI menyelenggarakan sidang standing committee Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung pada tanggal 19-20 Agustus 2015. Acara yang dihadiri oleh anggota parlemen dari 16 (enam belas) negara ini akan fokus pada beberapa isu di bidang ekonomi, misalnya integrasi pembangunan energi, pengentasan kemiskinan, pemanasan global, dan isu lingkungan lainnya. 16 negara yang hadir sebagai peserta tersebut adalah China, Siprus, Iran, Kuwait, Pakistasn, Thailand, Bangladesh, dan Kamboja.

“Forum ini merumuskan berbagai permasalahan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Asia. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menemukan solusi strategis di tengah pelambatan ekonomi dunia," ujar Rofi.

Forum ini menginisiasi pemerintah di Asia agar mengambil pendekatan kebijakan baru yang diperlukan untuk mengembangkan strategi pertumbuhan yang lebih komprehensif dan inovatif  dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, seimbang dan berkelanjutan. Kebijakan seperti ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk menciptakan lapangan kerja yang laik dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Pemerintah di masing-masing negara, terang Rofi, diminta membuat protokol penanganan krisis yang mengatur alokasi cadangan anggaran untuk mitigasi krisis ekonomi. "Forum ini akan memberikan penekanan penting untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menyediakan dana publik yang cukup untuk pendidikan dan kesehatan bagi semua orang, tanpa bias gender, dan untuk menghadapi tuntutan ekonomi global masa depan," kata dia.