REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR tengah melakukan uji kepatutan dan kelayakan 33 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI) untuk negara-negara sahabat. Anggota Komisi I Sukamta mengatakan, Dubes LBBP bukanlah jabatan yang mudah. Para dubes yang terpilih diharap dapat menjadi sales dan memasarkan potensi Indonesia.
"Untuk menjadi perwakilan bangsa di mata dunia tentu diperlukan kecakapan dan keahlian di beberapa bidang, seperti ilmu hubungan internasional dan marketing. Apa jadinya jika jabatan tersebut dipegang orang-orang yang tidak kompeten atau bukan ahli di bidangnya," kata Sukamta dalam keterangannya kepada Republika, Rabu (16/9).
Apalagi Presiden Jokowi menginginkan para Dubes LBBP agar menjadi sales yang bisa memasarkan Indonesia sebagai bangsa. Hal tersebut penting dilakukan untuk menciptakan surplus neraca perdagangan serta mendukung usaha-usaha kecil Indonesia agar dapat menembus pasar internasional.
"Artinya, keahlian yang harus dimiliki bertambah, seperti keahlian marketing," ujarnya.
Kondisi tersebutlah, lanjut Sukamta, yang menjadi perhatian anggota DPR di Komisi I. Ia pun mengkritik adanya 12 dari 33 calon Duta Besar yang berasal dari jalur selain Kementerian Luar Negeri (non-diplomat karier). Menurutnya, sebenarnya sah-sah saja jika Presiden menunjuk Duta Besar non-diplomat karier. Namun, Sukamta mengatakan, alangkah baiknya jika Presiden tetap mempertimbangkan kualitas dari para calon Duta Besar yang beliau inginkan.
Ia mengungkapkan, dari 33 nama tersebut terdapat calon yang sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang politik atau ekonomi, apalagi hubungan internasional.
"Ini tentu mengkhawatirkan. Bagaimana calon Duta Besar ini bisa menjadi sales produk-produk Indonesia, kalau dia saja tidak menguasai medan diplomasi? Kita juga butuh diplomat yang paham bagaimana memasarkan Indonesia ke dunia internasional," kata Sukamta.
Seperti diketahui, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) 33 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI) untuk negara-negara sahabat dilakukan Komisi I DPR sejak tanggal 14 hingga 17 September besok. Uji dan wawancara tersebut dilakukan untuk menggali kemampuan para calon dubes dalam mewakili Indonesia di dunia internasional.
