REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Basarnas, BPLS, BPWS untuk membahas rencana anggaran tahun 2016.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi V DPR RI menyetujui anggaran Kemenhub, KemenPU dan PR, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas, BPLS, BPWS.

Untuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disepakati pagu anggaran RAPBN 2016 sebesar Rp 178.223.000.000.000, Kementerian Perhubungan sebesar Rp 105.426.219.000.000, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 23.829.907.905.000, Basarnas sebesar Rp 4.116.232.562.000, BMKG sebesar Rp 2.072.430.694.000, Badan Pelaksana BPLS Rp 665.279.301.000, Bapel-BPWS sebesar Rp 318.550.954.000, .

"Komisi V DPR RI dan KemenPU dan PR, Kemenhub, Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas, sepakat bahwa program dan kegiatan pada masing-masing unit organisasi dalam tahun anggaran 2016 akan disinergikan dan disesuaikan dengan masukan dari Komisi V DPR RI," kata Ketua Komsi V DPR RI, Fary Djemi Francis saat membacakan hasil kesimpulan rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Komisi V DPR RI dan KemenPUPR, Kemenhub, Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas sepakat bahwa dokumen program dan kegiatan yang telah disinergikan dan disesuaikan dengan sebagaimana yang dimaksudkan diatas akan difinalisasi dan disampaikan kepada Komisi V DPR RI sebelum rapat dengar pendapat dan rapat kerja penetapan program dan alokasi anggaran RAPBN 2016.

"Komisi V DPR RI dan Kemenhub, KemenPU dan PR, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas, BPLS, BPWS sepakat bahwa usulan realokasi anggaran yang dianggap perlu untuk dilakukan pada tahun anggaran 2016 mendatang akan dlsampai dan dibahas lebih dulu dengan Komisi V DPR RI," kata Fary.