REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan presiden harus berperan sebagai jenderal pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Menurutnya politik pangan yang diperankan presiden akan mampu mengintegrasikan bukan hanya lembaga pemerintah pusat saja. Lebih dari itu, diharapkan dapat mensinergikan pemerintah pusat dan daerah.
"Bila tidak ada campur tangan presiden secara total, maka kebijakan antarkementrian dan lembaga terkait tidak akan sinergis,” kata Andi Akmal Andi Akmal pada acara Seminar Nasional “Road Map Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia,” yang diselenggarakan Lemhannas dan Universitas Sahid di Jakarta, Selasa (13/10).
Anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan II melihat ego sektoral kementrian dan lembaga terkait menjadi faktor penghambat dalam mewujudan kedaulatan pangan. Harmonisasi lembaga pemerintahan di pusat seperti Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria, Bulog, Kementerian Pu, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perindustrian akan mampu mempercepat upaya pencapaian kedaulatan pangan.
“Harmonisasi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dapat memperjelas road map menuju kedaulatan pangan Indonesia,” tegas Andi Akmal.
