REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR, Akmal Pasluddin menilai hingga saat ini komitmen pemerintah menuju kedaulatan pangan masih lemah. Hal tersebut tercermin dari belum terpenuhinya amanat UU Nomor 18/2012 tentang Pangan untuk membentuk Badan Pangan Nasional Nasional (BPN).
Padahal, sesuai Pasal 129, lembaga tersebut sudah harus terbentuk paling lambat tiga tahun sejak UU tersebut disahkan. "Undang-Undang pangan ini diundangkan 17 Nopember 2012. Artinya, lembaga Badan Pangan Nasional sudah harus terbentuk maksimal 17 November 2015. Dengan tidak dijalankan amanat undang-undang ini, maka pemerintah telah menurunkan kewibawaan undang-undang," jelas Akmal di Jakarta, Sabtu (21/11).
Selain itu, legislator PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini, menilai koordinasi kelembagaan untuk mengatasi masalah pangan belum maksimal.
Seperi diketahui, persoalan pangan saat ini dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Selain itu, juga terdapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), yang berfungsi untuk mengkoordinasikan 16 (enam belas) Kementerian dan dua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan diketuai langsung presiden dengan Ketua Harian Menteri Pertanian dan ex-officio adalah Kepala BKP.
"Presiden, saat ini belum berlaku sebagai Jenderal Pangan. Pimpinan tertinggi negara yang seharusnya mampu menjadi ikon untuk mengatasi permasalahan pangan, tidak mampu memerankan diri secara optimal. Sehingga sampai saat ini, permasalahan pangan masih sangat rentan terutama terjadi gangguan alam maupun serangan impor dari luar negeri," tegas mantan inisiator Pansus Beras Plastik ini.
Doktor dari Universitas Negeri Makassar ini, meminta pemerintah agar menjalankan segera amanat UU untuk membentuk Badan Pangan Nasional sebagai bentuk komitmen mewujudkan kedaulatan pangan.
"Pemerintah harus menunjukkan kekuatan komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Komitmen ini menjadi harapan agar dapat memberi solusi untuk menyatukan semua tugas dan fungsi yang ada di Kementerian/Lembaga. Sehingga, tumpang tindih tugas dan fungsi selama ini dapat dihilangkan," kata Andi Akmal Pasluddin.
