REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai tujuh paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak signifikan untuk mendorong perbaikan perekonomian Indonesia.
Oleh karena, ujar dia, paket kebijakan ekonomi tersebut berdimensi jangka panjang khususnya pada persoalan deregulasi dan debirokratisasi.
"Padahal kebijakan-kebijakan marathon yang telah dikeluarkan tersebut harus terjawab secara cepat atas kondisi yang terjadi," ujarnya, Kamis (17/12).
Makanya perlu dilakukan evaluasi efektifitas dari sejumlah paket kebijakan ekonomi ini. Salah satu persoalan yang harus dijawab cepat pemerintah adalah melonjaknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan persentase penduduk miskin.
Menurut Jazuli, data BPS per Agustus 2015 menunjukkan TPT melonjak menjadi 6,18 persen atau naik dari 5,94 persen pada periode yang sama tahun lalu. Bahkan selama setahun terakhir, angka pengangguran mengalami peningkatan sebesar 320 ribu jiwa.
"Oleh karena itu, Fraksi PKS berupaya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi ini dengan cara menerima masukan dari banyak pakar yang kompeten di bidangnya masing-masing."
