REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan dana dalam membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menanggulangi bencana.
Bersama Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN), bantuan dana tersebut diberikan sebesar Rp 250 juta.
"Saya dan Walikota telah bersepakat bahwa bantuan tidak hanya sekadar tanggap darurat, tetapi juga pascabencananya," kata Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Deding Ishak, Rabu (16/3).
Ia berpendapat, hal tersebut dilakukan karena Kota Bogor termasuk kota yang rawan bencana terutama banjir dan longsor. Sehingga, lanjut Deding, penting juga memastikan adanya kesinambungan dan kepastian terkait rasa aman.
"Seperti yang kami lihat di RW 6 Kelurahan Baranangsiang, penduduknya tinggal di pinggir Sungai Ciliwung yang rawan longsor meraka harus direlokasi," tutur Deding.
Deding menuturkan, daerah tersebut tidak bisa ditinggali dan penduduk harus pindah. Terkait hal tersebut, deding menyatakan program relokasi akan segera didesain dan direncanakan secara konperensif dengan wilayah-wilayah lain di semua kecamatan yang kemudian diajukan ke pemerintah pusat melalui BPBN.
Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya meminta agar penggunaan dana tersebut diprioritaskan bagi kondisi yang betul-betul darurat dan pelaksananya harus betul-betul tertib. Seperti halnya, saat ini Kota Bogor sedang mengerjakan masterplan drainase serta pengajuan proposal pemulihan wilayah bencana untuk penanganan bencana jangka panjang.
"Penanganan berupa bangunan fisik seperti sodetan, kolam retensi, sumur resapan, dan penertiban bangunan liar akan menjadi prioritas karena menyumbat saluran air dan membahayakan warga,"jelas Bima.
Deding juga mengungkapkan, BPBN akan membantu sekaligus mendorong melalui pendanaan rehab dan rekonstruksi. Upaya tersebut, kata di, bisa menggunakan dana sekitar Rp 10 milliar sampai Rp 20 milliar tergantung kebutuhannya.
"Saya harap di tahun ini program kesinambungan tanggap bencana bisa terrealisasikan di Kota Bogor," tutur Deding.
Di sisi lain, Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Ganjar Gunawan mengatakan, dana tersebut merupakan dana siaga darurat bencana. Menurut Ganjar, dana Rp 250 juta tidak akan cukup jika harus meng-cover persoalan-persolan bencana.
Ganjar berpendapat, dana tersebut merupakan pintu awal dari perhatian pemerintah pusat karena wilayah Kota Bogor yang memang cukup strategis.
"Untuk pendataan rehab dan rekon, kami tidak ingin terburu-buru dan akan mematangkan rencana dengan dinas teknis untuk menyamakan pandangan," tutur Ganjar.
