REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang membangun skat bakar di areal hutan untuk antisipasi kebakaran hutan. Skat ini berupa kanal-kanal air di pinggiran dan di tengah hutan.
"Anggaran untuk mencegah lebih murah daripada menanggulangi kebakaran. Saya minta kalau bisa pembangunan skat bakar ini jangan seadanya, karena lahannya sangat luas. Dan Kabupaten Pulang Pisau merupakan daerah yang paling kritis. Kita dukung upaya ini temasuk anggarannya, ujar Edhy Prabowo Ketua Komisi IV dalam keterangan resmi, usai menyaksikan lahan yang terbakar belum lama ini.
Sementara pejabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo dalam pertemuannya di kantor gubernur, mengungkapkan, peta rawan kebakaran hutan di Kalteng mencapai 3,7 juta hektar. 12 ribu hektar diantaranya sudah terbakar. Namun, dari pantauan satelit ada 40 ribu hektar yang sudah terbakar.
Pemprov Kalteng sendiri sudah menggiatkan patroli hutan yang digalang oleh Polda setempat. Kebaiasaan masyarakat Kalteng, ungkap gubernur, selalu membakar untuk membuka lahan. Ini sudah jadi tradisi turun temurun, karena biayanya sangat murah.
Komisi IV, kata Edhy, ingin mengetahui pula seberapa banyak target pembangunan skat bakar itu oleh Pemerintah Pulang Pisau. Dari situ akan terlihat kebutuhan anggarannya. Dan Komisi IV siap membantu merealisasikan anggaran untuk itu.
"Dari situ juga akan terlihat berapa kemampuan pusat dalam mengalokasikan anggaran pembangunan skat bakar. Ini langkah preventif sebelum terjadi kebakaran. Kita berharap, ke depan yang selalu dilakukan adalah pencegahan bukan lagi penanggulangan kebakaran hutan," papar Edhy.
