REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN -- Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR mengunjungi warga binaan Kementrian sosial yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Tarakan, Kalimantan Utara. Tim melihat target dan sasaran dari program tersebut sudah tepat sekali. Sebab, sewaktu Tim Komisi VIII memantau warga binaan Kemensos, selain tempat tinggal mereka yang kurang layak, pendapatan mereka juga tergolong rendah.
“Saya bertanya kepada warga penerima bantuan mengenai dampak dari bantuan PKH dan KUBE bagi perekonomian mereka, dan kapan siap dihentikan. Rata-rata mereka menjawab sangat terbantu. Namun belum ada yang siap jika dihentikan.Jangan sampai dana triliunan itu hanya memelihara kemiskinan. Sebab tujuan utama bantuan ini dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan “ ujar Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid, Senin (23/5).
Namun, kata dia, tim belum puas melihat dampak bantuan-bantuan tersebut. Meski dari sisi penyaluran sudah cukup baik, namun dampak untuk penanggulangan kemiskinan belum dirasakan betul oleh penerima bantuan. Sebab, ada juga yang sudah tahunan mendapatkan bantuan belum bisa mandiri.
Politisi Dapil Jawa Barat I itu mengakatakan evaluasi tidak cukup menekankan pada angka-angka saja, tetapi evaluasi mengenai dampaknya tidak ada. Ke depan harus ada evaluasi secara menyeluruh, terutama dampak dari bantuan tersebut.
Sementara itu, menurut Anggota Komisi VIII Wenny Haryanto melihat ada sedikit kendala pada programnya. Kendala tersebut ada pada kurangnya petunjuk yang jelas mengenai programnya. "Alangkah baiknya jika dibuatkan semacam brosur atau buku petunjuk, sehingga para calon warga yang akan menerima bantuan tidak bingung. Faktanya dilapangan, baik yang menjelaskan program dan peserta yang mengikuti sama-sama bingungnya,” ujar Politisi F-Golkar itu.
Divisi Program Bantuan Kemensos, Ni Masjitoh Tri Siswandewi mengatakan, pada tahun 2016, ada penambahan sekitar 2,5 juta PKH untuk 34 provinsi, sehingga di 2016 seluruh kabupaten mendapatkan PKH. Untuk penyaluran bantuan PKH di Kota Tarakan pada tahun 2016 mencapai 1.265 keluarga, jika di total dana program PKH yang telah dikeluarkan se-provinsi Kaltara kurang lebih sebesar Rp 3 miliar.
Untuk kepesertaan PKH, kata Masjitoh, kami sudah bersurat kepada Dinsos Provinsi atau Kabupaten seluruh Indonesia untuk menyampaikan usulan kepesertaan PKH tambahan 2,5 juta tadi. Data yang diusulkan mengacu dari hasil verifikasi 2015 , kemudian dikoordinasikan oleh pemkot atau kabupaten yang telah di stempel supaya ada legalitasi, data tersebut akan dicocokkan dengan data Basis Data Terpadu (BDT), hasilnya akan menjadi satu data.
