REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mendesak Pemerintah dapat melakukan perbaikan secara komprehensif tata kelola dan tata niaga ternak sehingga dapat menghasilkan daging sapi berkualitas baik dengan harga murah.
"Mahal dan tidak stabilnya harga daging sapi, menunjukkan kebijakan Pemerintah di bidang peternakan tidak efisien dan stagnan," kata Viva Yoga Mauladi, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, jika mencermati kondisi peternakan di Indonesia, pemilik sapi umumnya adalah masyarakat dan bukan Pemerintah, tapi masyarakat menjadikan sapi sebagai tabungan bukan sebagai investasi.
Sebagai tabungan, kata dia, masyarakat dapat menjual sapi kapan saja dan tidak sesuai dengan agenda Pemerintah, sementara badan usaha Pemerintah di bidang pangan tidak membuat skema untuk investasi pangan.
"Data kebutuhan pangan dari lembaga-lembaga Pemerintah juga tidak sama, sehingga sulit membuat prediksi," katanya.
Viva menjelaskan, perbaikan tata kelola dan tata niaga ternak dengan cara mendekatkan sentra produksi ke konsumen.
Dia mencontohkan, kebutuhan daging sapi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabidetabek) sekitar 40 persen dari kebutuhan nasional, sehingga perlu dibangun produsen daging sapi d sekitar Jabodetabek.
Viva juga mengusulkan, agar Pemerintah membangun "food estate" dengan konsep regional yakni dibangun di beberapa tempat di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
"Pemerintah pernah membangun 'food estate' di Merauke, tapi gagal total karena perencanaannya buruk," katanya.
Viva juga mengusulkan, agar Pemerintah dapat meningkatkan teknologi seperti sapi anakan.
Ia juga mengusulkan peningkatan kualitas pakan sapi dan pelatihan sumber daya manusia untuk peternakan sapi.
"Jika semua bagian tersebut dibangun secara komprehensif, maka tata kelola dan tata niaga ternak sapi dapat menjadi baik dan efisien," katanya.
