REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi mendesak Tim Pangan Bareskrim Mabes Polri mengintensifkan razia terkait harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Razia diutamakan daging sapi masih tinggi yaitu Rp 120 ribu per kilogram.
"Kondisi itu akan semakin membebani masyarakat yang merayakan Idul Fitri nanti," kata Viva dalam penjelasan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/6).
Menurut politikus PAN itu, pembentukan Tim Pangan Bareskrim Mabes Polri sesuai Undang Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 43 disebutkan jika ada orang atau kelompok dengan sengaja melakukan penimbunan barang pangan dengan harapan jika terjadi kenaikan harga akan dilepas ke pasar untuk mencari keuntungan, maka itu merupakan tindak pidana dengan sanksi dihukum tujuh tahun dan denda Rp 100 miliar.
Karena itu, menurut dia, jika ada pengusaha yang melakukan kartel, maka harus ditangkap sehingga jangan sampai pemerintah cenderung menyalahkan dunia usaha dan dengan gampang melontarkan ada kartel atau mafia daging. "Ini kondisi yang tidak baik bagi dunia usaha. Caranya harus melakukan razia secara besar-besaran mulai dari pusat hingga seluruh wilayah Indonesia," ujarnya lagi.
Politikus PAN itu menilai harga daging sapi harus dikendalikan pemerintah karena dengan harga Rp 120 ribu per kg membebani masyarakat selaku konsumen. Namun menurut dia, belum tentu peternak mendapatkan untung disebabkan tata niaga daging masih 'high cost'.
"Komisi IV DPR setuju jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan operasi dan pemantauan setiap hari atas harga pangan, bukan hanya sapi, tetapi juga minyak goreng, beras, bawang merah, cabai rawit dan lainnya," katanya lagi.
Menurut Viva Yoga, ke depan, seluruh elemen harus mengubah paradigma pembangunan pertanian jangan seperti sekarang ini, yaitu tanah luas, subur, iklim tropis, namun harus menjadi negara importir. Karena itu, menurut dia, apabila harga daging sapi belum juga turun atau terjadi kenaikan harga, selanjutnya yang harus diselidiki adalah, pertama, stok atau pasokan daging dan besar volume konsumen.
"Jika stok daging kurang, maka harga pasti naik. Begitu juga sebaliknya," ujarnya lagi.
Kedua ujar dia, bagaimana jalur distribusi dan tata niaganya, apakah terjadi kelainan atau gangguan. Yang terakhir yakni jika stok cukup dan jalur distribusi tidak ada gangguan maka perlu diselidiki apakah ada penimbunan atau potensi kartel.
Sebelumnya, Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh satgas kewilayahan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan. Menurut dia, tujuannya untuk memantau indikasi adanya kelangkaan sembako maupun lonjakan harga pangan di masing-masing daerah.
Dia menegaskan, pihaknya meminta seluruh kepala kesatuan wilayah (kasatwil) Polri untuk mengoptimalkan Babinkamtibmas agar bekerja sama dengan lurah maupun kepala desa, untuk turut serta memantau stabilitas harga pangan selama bulan Ramadhan dan Lebaran nanti.
"Babinkamtibmas kami minta berkoordinasi dan turun ke lapangan bersama lurah maupun kepala desa untuk memantau situasi pasar," katanya lagi. Dia menyatakan apabila ditemukan adanya penimbunan maupun spekulan agar dilaporkan ke satgas monitoring terdekat.
