REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menggelar rapat Paripurna, dengan agenda tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjwban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, Senin (25/7). Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengungkapkan, APBN pada 2015 terjadi pada proses transisi, sehingga akan sangat wajar apabila dalam beberapa hal masih belum memperoleh hasil yang maksimal.
Menurutnya, secara keseluruhan anggota DPR RI mengaku sependapat dengan situasi tersebut. "APBN 2015 itu kan masa transisi, sehingga masa transisi sangatlah wajar, bila kemudian ada beberapa hal yang mungkin terkait situasinya, masih belum terlalu optimal. Baik dari pemerintah yang baru, maupun pada saat akhir pemerintahan sebelumnya," kata Taufik di Gedung DPR RI Senin (25/7).
Ia melanjutkan, pada tahun yang lalu pun APBN juga berpengaruh dengan adanya situasi ekonomi secara global. Akan tetapi, hal ini tentunya bisa menjadi start up dalam pemerintahan saat ini, terlebih lagi pembahasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, masih berlanjut.
"Tentunya ini menjadi start up dalam kaitan pemerintahan yang sekarang ini, apa lagi di APBN 2017," ujar Taufik.
Taufik berharap, ke depan pada pelaksanaannya dapat dilakukan dengan kerja keras yang maksimal. Tidak hanya itu, ia menegaskan bahwa, APBN bukan hanya kepentingan dari pemerintah saja, namun juga rakyat.
"Harapannya, tidak ada ruang lain kecuali untuk bekerja keras. Semua instrumen sudah tersedia, baik dari kemudahan defisit penerimaan negara, ataupun yang kedua, instrumen berkaitan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak," ungkap dia.
baca juga: DPR Sebut Kualitas Pelaksanaan APBN 2015 Rendah
