REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai, rencana pemotongan kembali anggaran APBN 2016 sebesar Rp133 Triliun oleh Kementerian Keuangan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat pemasukan negara tidak mencapai target. Namun, pemangkasan anggaran diharapkan tidak dilakukan terhadap Kementerian Pertahanan dan TNI.
Menurutnya, meski sampai sekarang pemerintah belum mendiskusikan soal alokasi anggaran Kemenhan dan TNI dengan DPR, Komisi I tetap berharap agar pemangkasan anggaran Kemenhan/TNI tidak dilakukan, mengingat banyak prioritas yang harus dilakukan.
TB Hasanuddin mengungkapkan tiga alasan agar Kemenkeu tidak memangkas anggaran di Kemenhan dan TNI. Pertama, kata dia, anggaran Kemenhan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI AU, AD, dan AL di Natuna, mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin menghangat.
''Kedua, untuk melanjutkan pendanaan suku cadang dan senjata dan alutsista yang sudah dibeli,'' kata dia, dalam keterangan persnya, Selasa (9/8).
Ketiga, Hasanuddin menuturkan, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat, terutama di wilayah perbatasan, dalam rangka mengamankan kedaulatan negara.
"Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Kemenkeu," kata politisi PDIP tersebut.
