REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Fikri Faqih mengatakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah sudah saatnya diarahkan pada kebutuhan tenaga kerja sektor potensial. Sehingga Jawa Tengah menjadi salah satu solusi terwujudnya produk- produk pendidikan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri lapangan di Indonesia.
"Harapannya, lulusan SMK di Jawa Tengah ini memiliki banyak bekal dan potensi untuk ditempatkan di sektor- sektor industri yang potensial dan membutuhkan," kata dia, Senin (12/9).
Menurutnya, Provinsi Jawa Tengah telah ditunjuk langsung oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk menjadi proyek percontohan sekolah vokasi nasional. Oleh karena itu penting sekali untuk mengarahkan produk-produk SMK tersebut ke sektor-sektor potensial.
Namun demikian untuk mampu bersaing di sektor potensial dan menjawab kebutuhan lapangan kerja, butuh dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh elemen pendidikan yang ada. Apalagi saat ini telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang semakin ketat.
"Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan, pemerintah akan memaksimalkan sekolah berbasis vokasi sebesar 70 persen. Hal ini tentu membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak khususnya elemen pendidikan untuk membentuk lulusan SMK yang mampu bersaing di segala sektor," kata dia.
Komisi X DPR RI, lanjutnya, mengapresiasi usaha dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan SMKN dengan menanggung seluruh pembiayaannya. Sehingga mampu menyelamatkan siswa berprestasi namun terancam tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Alhamdulillah ini dari Jawa Tengah sudah 'action' tidak hanya wacana, menyelenggarakan Sekolah SMK Gratis, meskipun baru ada dua sekolah di Kota Semarang dan Kabupaten Pati. Tapi harapannya kita mampu menjangkau anak - anak yang rawan putus sekolah namu berprestasi dan menyalurkannya ke sektor potensial," kata Fikri.
Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 60 sampai 70 persen siswa SMK di daerah ini adalah anak yang tidak mampu. Oleh karena itu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan SMKN gratis yang dibiayai APBD.
