REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Indonesia soal Papua di PBB yang dibacakan oleh diplomat muda Nara Masista Rakhmatia masih jadi pokok pembicaraan hangat. Sekretaris Dua Perwakilan Tetap Indonesia di PBB ini membalas pernyataan dari enam kepala negara di Kepulauan Pasifik soal tuduhan pelanggaran HAM.
Menurut laporan, Nara membacakan pernyataan yang telah jadi sikap tegas Indonesia. Pernyataan itu telah didiskusikan sebelumnya di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dari dalam negeri, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri tersebut.
"Sikap diplomat Indonesia menanggapi pimpinan negara-negara di kepulauan pasifik dalam sidang umum PBB terkait persoalan Papua dan Papua Barat merupakan refleksi kebijakan resmi negara terhadap persoalan HAM di Papua selama ini," kata Rofi dalam siaran pers, Jumat (30/9).
Menurutnya, para pimpinan negara itu ebih baik melakukan konfirmasi resmi pada Indonesia. Bukan dengan menuding tanpa fakta dan membangun asumsi berdasar informasi dari pihak ketiga.
Dalam pernyataan yang dibacakan Nara, Indonesia memprotes sikap ikut campur enam negara di Kepulauan Pasifik soal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat dan Papua yang disuarakan dalam sidang PBB.
Dalam sidang PBB tersebut enam negara Kepualauan Pasifik adalah Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu terang-terangan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Di forum PBB, negara-negara tersebut menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Rofi yang juga Wakil Ketua Panja SDG’s meminta agar ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam membangun komunikasi dengan komunitas internasional, khususnya kawasan Asia Pasifik.
Ia meminta pemerintah membuka ruang diplomasi yang lebih luas dan intensif dengan negara-negara di Kepuluan Pasifik. Di antaranya dengan kunjungan berkala dan pertukaran informasi yang mampu menerangkan kondisi sebenarnya dari permasalahan Papua dan Papua Barat.
"Negara-negara di gugusan kepulauan Pasifik secara ras dan etnis menganggap satu rumpun dengan saudara-saudara kita di Papua, kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memunculkan sentimen negatif terhadap berbagai kasus yang terjadi." kata dia.
