REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, konsistensi merupakan tantangan pemerintah dalam memberantas pungutan liar (Pungli). Bambang menekankan pemerintah harus memberikan target besar terhadap pemberantasan pungli.
"Jika pemerintah tidak menetapkan target besar atau tolak ukur keberhasilan memerangi Pungli, Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang mulai dilakukan akan berakhir kegagalan," kata Bambang, di Jakarta, Ahad (16/10).
Jangan sampai kegagalan yang sama terjadi seperti Operasi Tertib pada 1977-1981. Saat itu operasi tersebut dikenal dengan sebutan Opstib.
Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, alasan diperlukannya pemerintah mematok target besar dalam operasi pungli. Dia menjelaskan, terget besar akan menjaga konsistensi semangat dan pelaksanaan OPP.
Pada saat bersamaan, kata Bambang, pemerintah juga harus memperbaiki sistem layanan publik dengan memanfaatkan teknologi terkini. Teknologi tersebut dibutuhkan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. "Perbaikan sistem pelayanan publik itu harus menutup celah atau ruang bagi terjadinya praktik Pungli," jelasnya.
Baca juga, Kapolri: Penggeledahan Kemenhub Terkait Pungli.
Bambang menilai, penindakan hukum kepada pelaku pungli belum mampu menghilangkan praktik Pungli di semua layanan publik. Untuk itu, Bambang menegaskan, perbaikan sistem pelayanan publik dengan teknologi terkini merupakan jalan satu-satunya.
"Meminimkan terjadinya kontak atau komunikasi langsung antara pejabat berwenang dengan warga yang butuh pelayanan," tambahnya.
