REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menegaskan Papua harus mendapat perhatian khusus dalam beberapa bidang. Khusus untuk bidang pendidikan, perlu adanya komunikasi intensif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, agar penyaluran anggaran maupun bantuan, lebih tepat sasaran.

Demikian diungkapkannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Jayapura, Provinsi Papua, Senin (31/10). Tim Kunker Komisi X DPR mendapat aspirasi dari pihak SMA 5 Jayapura, terkait bantuan dari Pemerintah Pusat. SMA 5 Jayapura meminta agar ruang kelas direvitalisasi, namun malah mendapat Ruang Kelas Baru (RKB).

“Untuk permasalahan di SMA Negeri 5 Jayapura yang minta revitalisasi gedung, namun mendapatnya malah RKB, mungkin karena keterbatasan anggaran di Kemendikbud atau anggaran yang ada hanya RKB. Namun kalau menghancurkan ruang kelas yang ada, ini tidak sesuai dengan nomenklaturnya,” kata Fikri.

Fikri juga mengaku heran. Di satu sisi ruang kelas sekolah masih minim, dan sekolah hanya meminta bantuan untuk revitalisasi gedung, kemudian malah mendapat bantuan RKB. Sehingga, bangunan ruang yang sudah ada, kemudian dihancurkan untuk dibangun RKB. Fikri meminta agar komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat lebih intensif. Kemudian, perlu adanya bimbingan teknis yang ketat sehingga tidak ada kesalahan pengajuan bantuan dari Pemda ke Pusat.